Komnas HAM sebut ada pelanggaran HAM terhadap pemeluk aliran ...

Komnas HAM sebut ada pelanggaran HAM terhadap pemeluk aliran ... ]]> ...

Komnas HAM sebut ada pelanggaran HAM terhadap pemeluk aliran ...

]]> Komnas HAM sebut ada pelanggaran HAM terhadap pemeluk aliran kepercayaan
Orang RimbaHak atas foto BBC INDONESIA
Image caption Perempu an Orang Rimba dan anak-anak mereka

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengindikasikan adanya pelanggaran HAM terhadap para pemeluk agama lokal atau aliran kepercayaan.

Komnas meminta pemerintah Indonesia mengakui dan mengakomodasi semua aliran kepercayaan.

"Ada indikasi pelanggaran HAM selama ini," kata Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/11)

Pelanggaran tersebut, lanjut Sandra, bukan sekedar tidak bisa beribadah sesuai kepercayaan mereka. "Tapi ada hak-hak sipil dan politik lain yang dilanggar," kata wakil ketua Komnas HAM tersebut.

Masalah aliran kepercayaan di Indonesia kembali mencuat setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2017.

MK memutuskan bahwa, "Negara harus menjamin setiap penghayat kepercayaan dapat mengisi kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)".

  • Orang Rimba di Jambi: Masuk Islam untuk dapat KTP
  • Kolom agama di KTP, perlu atau tidak?
  • Kisah fotografer temukan suku yang tak alami era modern

Salah satu kelompok yang mengalami masalah dalam mendapatkan KTP karena kolom agama adalah Orang Rimba. Mereka terpaksa masuk Islam demi mendapatkan kartu identitas.

Salah satu dari beberapa orang Orang Rimba yang akhirnya masuk Islam, demi mendapatkan KTP dan hak-hak yang menyertainya adalah Yusuf. Pasalnya ia bersama Orang Rimba kesulitan mendapatkan fasilitas dasar hidup.

"Pernah ada jenazah warga kami selama enam hari di Rumah Sakit Umum Jambi sampai berbau busuk. Tidak ada yang mengantar jenazah itu karena tidak punya KTP, alamatnya tidak diketahui," kata Yusuf.

Hak atas foto AFP
Image caption Orang Rimba di Batanghari, Jambi

Komnas HAM, kata Sandra, mengapresiasi putusan MK tersebut karena mengakui agama lokal. "Putusan itu sejalan dengan prinsip hak asasi manusia," kata dia.

Guru besar antropologi, Sulistyowati Irianto, mengatakan, putusan MK itu harus ditindaklanjuti aparatur pemerintah. Salah satunya dalam hal mengamandemen regulasi yang merugikan kelompok budaya lokal.

Sulistyowati menekankan perlunya setiap warga adat lokal mendapatkan identitas hukum seperti kartu penduduk. "KTP adalah karcis untuk menikmati fasilitas pemerintah," kata pengajar Universitas Indonesia tersebut.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan pemerintah tidak akan memberikan KTP atau KK kepada yang tinggal di hutan.

"Kalau di hutan, kami tidak bisa memberikan KTP. Karen a hutan bukan desa atau tempat tinggal. Harus ada kawasan (permukiman)nya. Prinsipnya, alamat tidak boleh di tanah yang bukan peruntukannya."

Hak atas foto BBC INDONESIA/TITO SIANIPAR
Image caption Konferensi pers antropolog bersama komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga (tengah).

Konsep Ketuhanan yang Maha Esa

Antropolog untuk Indonesia (AuI) dan Asosiasi Antropolog Indonesia (AAI) melihat Ketuhanan yang Maha Esa tidak hanya dimiliki lima agama yang diakui negara. "Budaya lokal di Indonesia punya tradisi luhur tersebut," kata Ira Indrawardana, antropolog Universitas Padjadjaran Bandung.

Nilai-nilai dalam aliran kepercayaan yang universal, kata Ira, antara lain humanisme, menjaga kelestarian alam, dan berbuat baik terhadap manusia. "Sifat religiusitas itu (sebenarnya) adalah agama," kata penganut Sunda Wiwitan ini.

Sulistyowati menambahkan komunitas-komunitas lokal bahkan sudah ada sebelum agama-agama datang ke Indonesia. Mereka memiliki kepercayaan masing-masing.

"NKRI (negara kesatuan Republik Indonesia) bukan satu-satunya nation (bangsa). Ada nation-nation kecil yang lebih dulu ada sebelum republik Indonesia," kata Sulistyowati.

Hak atas foto AFP
Image caption Pria suku Baduy di Banten.

Oleh karena itu, negara harus mengakui semua aliran kepercayaan yang dimiliki semua kelompok budaya di Indonesia. Tidak hanya terhadap 137 kelompok yang sudah terdaftar di pemerintah, tapi seluruhnya yang lebih dari 500 di seluruh Indonesia.

"Pemerintah tidak mengakui (semua) agama adat. Hanya mengakui yang terdaftar dan bersifat organisasi," ujar Ira.

Sumber: Google News | Berita 24 Jambi

COMMENTS

Tulis Artikel
Nama

Sains,1,
ltr
item
Berita 24 Jambi: Komnas HAM sebut ada pelanggaran HAM terhadap pemeluk aliran ...
Komnas HAM sebut ada pelanggaran HAM terhadap pemeluk aliran ...
https://ichef.bbci.co.uk/news/320/cpsprodpb/1864A/production/_98841999_09087945-6f46-484f-8a57-9923bba03f41.jpg
Berita 24 Jambi
http://www.jambi.berita24.com/2017/11/komnas-ham-sebut-ada-pelanggaran-ham.html
http://www.jambi.berita24.com/
http://www.jambi.berita24.com/
http://www.jambi.berita24.com/2017/11/komnas-ham-sebut-ada-pelanggaran-ham.html
true
9120543150553174169
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy